Viral Protes Menu MBG Saat Ramadan Dinilai Tidak Layak dan Anggarannya Dipersoalkan
Media Nusantara, Magelang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah untuk pelajar di seluruh Indonesia kembali menuai protes dari sejumlah pihak selama pelaksanaan di bulan suci Ramadan. Kritikan datang dari orang tua siswa, guru, hingga kepala sekolah yang menyatakan bahwa menu yang disajikan tidak layak dan tidak sesuai dengan standar gizi maupun anggaran yang ditetapkan, sehingga memicu keprihatinan publik.
Di Kabupaten Magelang, orang tua siswa mengeluhkan paket MBG yang dibagikan, misalnya kentang mustofa, telur puyuh, roti tawar, dan kurma yang nilainya diperkirakan jauh di bawah angka anggaran per paket yang ditentukan, yakni sekitar Rp 15 ribu per hari. Mereka menyebut menu itu tidak memenuhi kebutuhan gizi anak, sehingga dianggap tidak layak dan tidak mencerminkan tujuan program.
Sementara itu di Kota Salatiga, Jawa Tengah, video kepala sekolah SDN Dukuh 5, Jumarti, yang menolak paket MBG menjadi viral setelah diunggah di media sosial. Dalam video tersebut dia menyampaikan bahwa pihak sekolah telah berkali-kali menerima paket makanan yang kualitasnya tidak layak konsumsi. Protes itu merupakan bentuk dokumentasi internal untuk evaluasi pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun kemudian menyebar luas di publik.
Jumarti bahkan menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk menolak program secara keseluruhan, tetapi untuk meminta perbaikan kualitas menu agar sesuai dengan standar gizi dan harga yang semestinya diberikan.
Menanggapi gelombang kritik ini, Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh menu MBG di masa Ramadan. Ia menilai banyaknya laporan tentang paket makanan yang dihargai kurang dari standar anggaran menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan transparansi pelaksanaan program.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah melarang masyarakat mengunggah menu MBG di media sosial dan justru menyambut baik partisipasi publik sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap implementasi program. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang sempat beredar bahwa kritik terhadap MBG akan dipidana.
Selain itu, BGN juga mengambil tindakan tegas di lapangan, termasuk menutup sementara dua dapur MBG di Provinsi Banten setelah ditemukan penyajian menu yang tidak memenuhi standar kelayakan maupun kualitas.
Isu terkait anggaran MBG dan sumber pendanaannya juga menjadi sorotan di ruang publik. Partai Gerindra meminta agar tidak muncul narasi yang memunculkan keraguan masyarakat terkait penggunaan anggaran MBG dan memastikan proses alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara kolektif dan transparan.
About The Author
