Jelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Ekonomi dan Kepercayaan Publik Jadi Sorotan

JAKARTA, MEDIA NUSANTRA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, evaluasi terhadap kinerja pemerintah kembali menjadi perhatian publik. Momentum ini bukan hanya menjadi kesempatan untuk meninjau berbagai program prioritas yang telah dijalankan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengukur sejauh mana kebijakan negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selama hampir dua tahun terakhir, pemerintah mendorong sejumlah agenda strategis, mulai dari ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi desa, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga peningkatan investasi. Di sisi lain, perdebatan mengenai daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, efektivitas belanja negara, tata kelola program, serta kualitas demokrasi turut mewarnai penilaian terhadap jalannya pemerintahan.

Beragam pemberitaan media nasional memperlihatkan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran tidak dapat disederhanakan menjadi satu kesimpulan. Pemerintah memiliki capaian yang disampaikan melalui data dan laporan resmi, sementara masyarakat, pengamat, lembaga riset, serta kelompok politik memiliki penilaian yang beragam terhadap dampak kebijakan tersebut.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal yang tidak kalah penting adalah apakah manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat rumah tangga.

Pemerintah paparkan capaian di berbagai sektor

Menjelang peringatan dua tahun pemerintahan, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) memaparkan sejumlah capaian di bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum.

Dalam laporan yang diberitakan Tirto pada 18 Oktober 2026, pemerintah menyampaikan bahwa produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan sejumlah kebijakan untuk mendukung sektor pertanian, termasuk penyederhanaan regulasi pupuk bersubsidi dan penurunan harga eceran tertinggi pupuk sebesar 20 persen.

Data tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menjelaskan perkembangan ketahanan pangan nasional. Meski demikian, evaluasi yang menyeluruh tetap perlu melihat keberlanjutan produksi, kestabilan harga bahan pokok, distribusi pangan, pendapatan petani, serta kemampuan masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari.

Ketersediaan komoditas di tingkat nasional belum otomatis menjamin harga terjangkau di seluruh wilayah. Perbedaan biaya distribusi, kondisi infrastruktur, rantai pasok, dan daya beli membuat dampak kebijakan dapat dirasakan secara berbeda oleh masyarakat di setiap daerah.

Oleh sebab itu, capaian produksi perlu dibaca bersama indikator lain, termasuk harga pangan di pasar, kesejahteraan petani, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Program prioritas dituntut menghadirkan manfaat nyata

Salah satu program yang mendapat perhatian besar adalah Makan Bergizi Gratis. Program ini dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok sasaran lainnya.

Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penerima manfaat atau luasnya jangkauan distribusi. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, serta pengawasan terhadap penyelenggara menjadi aspek penting yang harus terus diperhatikan.

Program berskala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketika muncul persoalan di lapangan, pemerintah perlu memastikan adanya penanganan yang cepat, evaluasi terbuka, dan perbaikan prosedur berdasarkan temuan yang dapat diverifikasi.

Selain MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi berbasis desa. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan memperkuat rantai distribusi kebutuhan pokok.

Meski demikian, keberhasilan koperasi desa akan sangat bergantung pada kesiapan pengelola, kebutuhan riil warga, model usaha yang berkelanjutan, serta kemampuannya berkolaborasi dengan pelaku usaha lokal.

Warung kecil, pedagang tradisional, petani, dan pelaku usaha mikro merupakan bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat yang perlu diperhitungkan. Penguatan koperasi seharusnya membuka kesempatan usaha baru dan memperluas kesejahteraan, bukan menciptakan persoalan baru akibat perencanaan yang kurang matang.

Dengan demikian, evaluasi program prioritas perlu menitikberatkan pada hasil yang terukur, bukan semata-mata pada target pembangunan atau besarnya anggaran yang telah diserap.

Persepsi masyarakat menjadi pekerjaan rumah pemerintah

Salah satu tantangan yang mengemuka menjelang dua tahun pemerintahan adalah bagaimana capaian yang diklaim pemerintah diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Media Indonesia pada 18 Oktober 2026 memberitakan pernyataan Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Partai Gerindra, Sugiat Santoso, yang menilai bahwa hasil kerja pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi publik. Ia menyoroti persoalan komunikasi pemerintah, dinamika narasi di ruang digital, serta hambatan birokrasi sebagai sejumlah faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Namun, komunikasi yang baik tetap harus disertai transparansi data, keterbukaan terhadap kritik, dan bukti bahwa kebijakan memberikan hasil nyata.

Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan keberhasilan melalui konferensi pers, laporan capaian, atau publikasi di media sosial. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai dampak program terhadap harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, dan penghasilan rumah tangga.

Sebaliknya, penilaian negatif juga perlu didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, perdebatan mengenai kinerja pemerintah dapat menjadi bagian dari proses evaluasi yang sehat, bukan sekadar pertarungan narasi politik.

Survei menunjukkan kepuasan publik tidak tunggal

Penilaian terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran juga tercermin dalam berbagai survei yang dipublikasikan menjelang dua tahun masa jabatan.

Media Indonesia melaporkan hasil survei Arawicaksa Institute pada 13 Oktober 2026 yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 50,1 persen. Sementara itu, 44,8 persen responden menyatakan tidak puas dan 5,1 persen lainnya tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden pada 3–8 Oktober 2026, dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar 2,89 poin persentase.

Sementara itu, Reuters pada 16 Oktober 2026 memberitakan hasil survei berbeda yang menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen. Laporan tersebut mengaitkan penurunan dukungan dengan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi serta ketidakpuasan terhadap sejumlah program unggulan pemerintah.

Kedua hasil tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa memperhatikan perbedaan lembaga survei, waktu pengambilan data, metode penelitian, pertanyaan yang diajukan, dan indikator yang digunakan.

Meski demikian, hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat merupakan aspek penting dalam mengevaluasi pemerintahan. Tingkat kepuasan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang diumumkan, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan harga barang, pekerjaan, pelayanan publik, serta kondisi ekonomi keluarga.

Survei merupakan potret opini pada periode tertentu, bukan pengganti evaluasi menyeluruh terhadap hasil kebijakan. Karena itu, data survei perlu dibaca bersama indikator ekonomi, laporan pelaksanaan program, dan kondisi sosial masyarakat.

Ekonomi rumah tangga masih menjadi perhatian

Persoalan ekonomi menjadi salah satu aspek yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, pendapatan pekerja, dan keberlangsungan usaha kecil merupakan indikator yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam survei Arawicaksa Institute yang diberitakan Media Indonesia, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang paling banyak disebut responden, yakni 38 persen. Penyediaan lapangan kerja menyusul dengan 21,2 persen. Isu lain yang muncul mencakup pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, serta ketersediaan bahan bakar.

Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga agar agenda pembangunan nasional berjalan beriringan dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi indikator penting. Akan tetapi, dampaknya perlu ditelusuri lebih jauh: apakah investasi membuka lapangan kerja yang layak, apakah pendapatan masyarakat meningkat, dan apakah harga kebutuhan pokok masih terjangkau.

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, kepastian usaha, akses pembiayaan, stabilitas biaya produksi, serta peluang pasar juga menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan pada tingkat makro, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat ketika menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi global.

Transparansi anggaran dan efektivitas birokrasi perlu diperkuat

Program nasional yang menjangkau jutaan orang memerlukan tata kelola anggaran yang transparan, pengawasan yang konsisten, dan evaluasi yang dapat diakses masyarakat.

Pertanyaan publik mengenai efektivitas anggaran bukan berarti seluruh program pemerintah tidak bermanfaat. Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana benar-benar menghasilkan manfaat sesuai tujuan awal.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu membuka informasi yang relevan mengenai target program, realisasi anggaran, jumlah penerima manfaat, kualitas pelayanan, dan hasil evaluasi. Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara target yang masih direncanakan, kegiatan yang sedang berjalan, dan capaian yang telah terverifikasi.

Penyederhanaan birokrasi juga menjadi faktor penentu. Prosedur yang berbelit-belit, koordinasi antarlembaga yang kurang efektif, serta lambatnya tindak lanjut atas masalah di lapangan dapat mengurangi manfaat kebijakan, meskipun program dirancang dengan tujuan yang baik.

Evaluasi dua tahun pemerintahan semestinya menjadi kesempatan untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui penguatan pengawasan, penetapan indikator kinerja yang jelas, dan penegakan tanggung jawab bagi pihak yang mengelola program.

Ruang kritik dan kualitas demokrasi turut menjadi sorotan

Selain ekonomi dan program prioritas, kualitas demokrasi juga menjadi bagian dari perdebatan menjelang dua tahun pemerintahan.

Media Indonesia pada 18 Oktober 2026 memberitakan pandangan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, yang mengingatkan pentingnya menjaga ruang kritik, independensi media, serta fungsi pengawasan publik. Ia juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan program prioritas dan penambahan struktur pemerintahan.

Pandangan tersebut merupakan penilaian pengamat dan perlu ditempatkan sebagai bagian dari diskusi publik, bukan sebagai kesimpulan hukum atas tindakan pemerintah.

Dalam sistem demokrasi, kritik masyarakat, kebebasan pers, pengawasan lembaga negara, dan keterbukaan informasi berperan penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai kepentingan publik.

Pemerintah dapat menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan, menyampaikan data pendukung, serta menanggapi kritik secara terbuka. Pada saat yang sama, media dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa informasi, menghindari penyebaran kabar yang belum terverifikasi, serta membedakan fakta dari opini.

Hubungan yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat bukanlah hubungan tanpa perbedaan pendapat. Justru, perbedaan pandangan yang dikelola secara terbuka dapat membantu memperbaiki kualitas kebijakan dan mencegah persoalan berkembang tanpa pengawasan.

Dua tahun pemerintahan menjadi momentum pembenahan

Peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran pada 20 Oktober 2026 seharusnya tidak berhenti pada perayaan capaian atau perdebatan mengenai tingkat kepuasan publik. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mengukur hasil kerja pemerintah secara objektif sekaligus menetapkan langkah perbaikan bagi periode berikutnya.

Ada sejumlah hal yang layak menjadi perhatian. Pertama, memastikan program prioritas memberikan manfaat nyata dan terukur. Kedua, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperluas kesempatan kerja. Ketiga, meningkatkan transparansi anggaran dan kualitas pelayanan publik. Keempat, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kelima, menjaga ruang demokrasi agar kritik dan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat. Pemerintah daerah, lembaga pengawasan, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan warga harus memperoleh ruang untuk menyampaikan temuan serta pengalaman mereka.

Pendekatan tersebut penting karena kondisi masyarakat Indonesia sangat beragam. Kebijakan yang memberikan hasil positif di satu wilayah belum tentu menghasilkan dampak serupa di wilayah lain. Evaluasi berbasis daerah dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan khusus.

Bagi masyarakat, dua tahun pemerintahan merupakan kesempatan untuk menilai kebijakan berdasarkan hasil, bukan hanya janji. Bagi pemerintah, periode ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik perlu dijaga melalui konsistensi kerja, keterbukaan informasi, dan kesediaan memperbaiki kekurangan.

Kepercayaan publik ditentukan oleh hasil, bukan sekadar narasi

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang disediakan, atau kuatnya komunikasi politik. Ukuran tersebut juga terletak pada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, kesempatan kerja semakin luas, pelayanan publik membaik, dan program sosial dikelola secara akuntabel, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai kinerja pemerintah secara positif.

Sebaliknya, ketika masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan program, pemerintah perlu menjadikannya bahan evaluasi dan memperlihatkan langkah korektif yang nyata.

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dengan demikian menjadi momentum penting untuk mempertemukan capaian, kritik, dan kebutuhan masyarakat dalam satu agenda pembenahan nasional.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pernyataan keberhasilan. Kepercayaan tumbuh ketika kebijakan dijalankan secara konsisten, hasilnya dapat diperiksa, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.