Pasar Soreang Roboh: Kelalaian Konstruksi Diduga Jadi Penyebab, Pengawasan Dipertanyakan
Media Nusantara, Kabupaten Bandung – Ambruknya plafon di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, yang menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya, memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas konstruksi dan lemahnya pengawasan proyek publik.
Insiden yang terjadi pada Senin (16/3) siang itu bukan hanya sekadar kecelakaan, melainkan diduga sebagai akumulasi dari kelalaian yang telah berlangsung lama. Sejumlah saksi menyebutkan bahwa kondisi bangunan pasar sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan sebelum kejadian, seperti retakan pada plafon dan struktur yang tampak rapuh.
Namun demikian, tidak terlihat adanya tindakan perbaikan yang signifikan dari pengelola maupun pihak terkait. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa aspek keselamatan pengunjung dan pedagang kurang menjadi prioritas utama.
Lebih jauh, peristiwa ini juga menyoroti kualitas proyek pembangunan pasar yang didanai anggaran publik. Ambruknya bagian bangunan dalam waktu yang relatif belum terlalu lama sejak dibangun atau direnovasi memunculkan kecurigaan terhadap mutu material dan pelaksanaan konstruksi.
Pengamat infrastruktur menilai bahwa kejadian ini seharusnya bisa dicegah jika proses pengawasan dilakukan secara ketat, mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Lemahnya kontrol teknis dan minimnya audit berkala diduga menjadi faktor utama yang memperbesar risiko keruntuhan.
Selain itu, muncul pula potensi persoalan hukum. Sejumlah pihak mulai mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut kemungkinan adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan atau renovasi pasar tersebut, termasuk dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara sekaligus membahayakan keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, respons cepat dari tim gabungan dalam proses evakuasi memang patut diapresiasi. Namun, langkah reaktif tersebut dinilai tidak cukup untuk menutupi persoalan mendasar, yakni kegagalan sistem dalam menjamin keamanan fasilitas publik.
Pemerintah Kabupaten Bandung kini didesak untuk tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga membuka secara transparan seluruh proses pembangunan pasar, termasuk kontraktor pelaksana, pengawasan teknis, serta riwayat perawatan bangunan.
Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa kelalaian dalam pengelolaan infrastruktur publik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan dapat berujung pada hilangnya nyawa.
Kalau kamu mau, saya bisa buatkan versi yang lebih tajam lagi (gaya opini/editorial) atau ditambahkan kutipan narasumber fiktif seperti DPRD, ahli, atau warga supaya terasa seperti berita media nasional.
About The Author
