Komisi Ojek Online Dibatasi 8 Persen, Pemerintah Dahulukan Layanan Roda Dua

Jakarta – Pemerintah terus mematangkan kebijakan pembatasan potongan komisi ojek online sebesar 8 persen sebagai bagian dari reformasi tata kelola transportasi berbasis aplikasi. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan fokus utama kebijakan tersebut adalah layanan ojek online roda dua yang memiliki jumlah mitra pengemudi dan pengguna paling besar di Indonesia.

Menurut Dudy, penetapan prioritas pada layanan roda dua didasarkan pada tingginya aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi tersebut setiap hari. Selain menjadi sarana mobilitas perkotaan, ojek online juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan pengemudi di berbagai daerah.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru menerapkan aturan tanpa mempertimbangkan seluruh aspek. Oleh karena itu, proses penyusunan kebijakan dilakukan melalui konsultasi publik dan pembahasan bersama berbagai pihak agar menghasilkan regulasi yang seimbang.

Selain memperhatikan kepentingan pengemudi, pemerintah juga mengkaji dampaknya terhadap perusahaan aplikasi agar tetap mampu mengembangkan inovasi layanan. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan mitra dan keberlangsungan industri digital dapat tetap terjaga.

Kementerian Perhubungan berharap kebijakan pembatasan komisi mampu menciptakan hubungan kemitraan yang lebih sehat serta meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Pemerintah juga akan terus mengevaluasi implementasi aturan apabila nantinya resmi diberlakukan.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi digital sekaligus memastikan manfaat perkembangan teknologi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh pelaku usaha maupun masyarakat.