Dari Karhutla hingga Biaya Pendidikan, Mahasiswa Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat

JAKARTA, MEDIA NUSANTARA — Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sejumlah elemen mahasiswa menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah melalui aksi demonstrasi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan Bandung.

Aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat mengenai persoalan ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, serta penanganan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama elemen masyarakat sipil dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar aksi evaluasi pemerintahan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026).

Aksi tersebut bukan sekadar penanda perjalanan dua tahun pemerintahan, melainkan juga ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan penilaian kritis terhadap arah kebijakan negara dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Lima Tuntutan Mahasiswa Menjadi Sorotan

Dalam aksi di kawasan Tugu Tani, BEM UI menyampaikan lima tuntutan yang mencakup sejumlah persoalan strategis nasional.

Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab, serta memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan.

Kedua, mahasiswa meminta pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial. Kebijakan ekonomi, menurut aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut, perlu memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.

Ketiga, mahasiswa menyoroti penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Mereka mendesak agar kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, berkumpul, dan mengkritik kebijakan pemerintah tetap dilindungi sesuai ketentuan hukum.

Keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi tuntutan penting. Mahasiswa mendorong penegakan hukum yang konsisten, transparan, serta tidak tebang pilih.

Kelima, mahasiswa meminta penurunan biaya pendidikan dan perwujudan sistem pendidikan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam membangun masa depan generasi muda.

Lima tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi yang disuarakan mahasiswa mencakup persoalan lingkungan, kesejahteraan, demokrasi, tata kelola pemerintahan, hingga kesempatan memperoleh pendidikan.

Bandung Turut Menjadi Pusat Penyampaian Aspirasi

Gelombang evaluasi pemerintahan juga berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi di sekitar Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Selasa (20/10/2026).

Pemberitaan Jabar Ekspres menyebutkan mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, pendidikan, dugaan tindakan represif aparat, evaluasi program pemerintah, serta arah pembangunan.

Mahasiswa Universitas Pasundan bersama sejumlah elemen kampus turut membawa gagasan yang mereka sebut sebagai Panca Cipta. Aspirasi tersebut diarahkan pada harapan terhadap kebijakan pemerintahan yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Aksi di Bandung memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan nasional juga memiliki relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat daerah. Persoalan daya beli, transparansi anggaran, mutu pendidikan, dan pelaksanaan program pembangunan merupakan isu yang dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat.

Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi, selama dilakukan dengan memperhatikan hukum dan hak masyarakat lainnya.

Isu Ekonomi dan Pendidikan Menjadi Perhatian

Salah satu pokok kritik yang disuarakan mahasiswa adalah perlunya kebijakan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi, misalnya, perlu dilihat bersama indikator lain, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pemerataan kesempatan usaha, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan anggaran publik dinilai perlu dapat dipertanggungjawabkan, dengan prioritas yang jelas untuk kepentingan masyarakat.

Di bidang pendidikan, tuntutan terkait biaya dan akses pembelajaran kembali mengemuka. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan mobilitas sosial dan memperluas kesempatan generasi muda.

Berbagai kritik tersebut merupakan aspirasi dari kelompok mahasiswa dan tidak dengan sendirinya menggambarkan pandangan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, penyampaiannya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menilai pelaksanaan kebijakan publik.

Pemerintah Diharapkan Merespons Aspirasi secara Terbuka

Di tengah penyampaian kritik, respons pemerintah menjadi bagian penting dalam proses demokrasi. Aspirasi masyarakat perlu ditampung, dikaji, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, sebagaimana diberitakan Media Indonesia pada 20 Oktober 2026, berharap demonstrasi berlangsung aman, nyaman, dan tertib. Ia juga menyampaikan harapan agar aspirasi yang disampaikan dapat didengar oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Respons terhadap demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan di lokasi aksi, tetapi juga bagaimana substansi tuntutan ditelaah dan dijawab melalui mekanisme pemerintahan yang transparan.

Pemerintah dapat memperkuat komunikasi publik, menjelaskan dasar pengambilan keputusan, serta menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Sementara itu, mahasiswa dan elemen masyarakat sipil memiliki ruang untuk terus mengawal kebijakan melalui diskusi publik, kajian akademis, advokasi, serta mekanisme demokrasi yang tersedia.

Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan dan Harapan Masyarakat

Dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melihat capaian sekaligus berbagai pekerjaan rumah yang masih memerlukan perhatian.

Evaluasi terhadap pemerintahan tidak cukup dilakukan melalui perdebatan politik semata. Penilaian juga perlu mempertimbangkan data yang dapat diverifikasi, pelaksanaan program, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, kritik dari mahasiswa dan masyarakat sipil perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Perbedaan pandangan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan apabila ditanggapi secara terbuka dan berbasis bukti.

Publik kini menantikan bagaimana berbagai persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut akan direspons oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Pada akhirnya, ukuran penting dari sebuah pemerintahan bukan hanya program yang direncanakan, tetapi juga pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kesediaan untuk melakukan perbaikan ketika kebijakan belum mencapai tujuan.

Redaksi MEDIA NUSANTARA

Sumber referensi: Tirto.id, IDN Times, JABAR TODAY, MEDIA NUSANTARA, ASBI News, JURNAL Nusantara, Jabar Ekspres, dan Media Indonesia,

About The Author