PDIP dan Polemik Alokasi Anggaran Pendidikan untuk Program MBG
Media Nusantara, Jakarta — Perdebatan politik dan publik kembali memanas di Indonesia setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan kritik terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang disebut turut membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini telah memicu perdebatan luas tentang transparansi anggaran negara, prioritas pendidikan, dan peran pemerintah dalam penyusunan anggaran.
PDIP melalui sejumlah anggota dan pengurusnya menyatakan bahwa sejumlah besar dana yang dialokasikan untuk pendidikan di APBN 2026 juga dipergunakan untuk mendanai MBG. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayanti, dalam konferensi pers di Jakarta, setidaknya Rp 223,5 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun digunakan untuk program MBG. PDIP menilai angka tersebut signifikan dan berpotensi mengurangi fokus anggaran pendidikan untuk kegiatan utama seperti peningkatan kualitas sekolah, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
PDIP juga menegaskan bahwa angka tersebut tercantum jelas dalam dokumen resmi negara, termasuk Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang memuat rincian APBN 2026. Partai tersebut berpendapat bahwa penggunaan dana pendidikan untuk program MBG berimplikasi pada penurunan efektifitas belanja pendidikan untuk sektor dasar dan menengah yang menjadi tugas utama.
Menanggapi klaim tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi bahwa narasi yang menyatakan alokasi anggaran pendidikan “dipangkas” untuk MBG adalah keliru. Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai minimal 20 % dari APBN tahun ini, atau sekitar Rp 769 triliun, telah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tahun lalu melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menurut Teddy, program MBG merupakan bagian dari komitmen belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bukan pengurangan anggaran pendidikan yang sudah berjalan.
Senada, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa besaran anggaran MBG termasuk yang sebagian masuk dalam fungsi pendidikan telah menjadi kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah. Said menegaskan semua fraksi di DPR menyetujui APBN 2026 yang memuat alokasi tersebut, sehingga mekanisme penganggarannya sudah melalui proses legislasi yang sah.
Perdebatan ini tidak hanya terjadi di ruang parlemen tetapi juga menyentuh ranah publik dan aktivis pendidikan. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pengklasifikasian dana MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan sudah tepat secara substantif, atau justru mencederai amanat konstitusi yang mengatur porsi minimal pendidikan di APBN. Bahkan beberapa kelompok masyarakat telah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertanyakan keabsahan kebijakan ini, dengan alasan bahwa hal tersebut merugikan hak pendidikan secara konstitusional.
Para pengkritik juga menyatakan bahwa jika benar anggaran MBG mencapai Rp 223,5 triliun dari dana pendidikan, maka sisa anggaran pendidikan yang tersisa menjadi lebih kecil dari yang ideal, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas anggaran di sektor utama pendidikan. Sementara pendukung program berargumen bahwa MBG dapat membantu peningkatan gizi dan kesejahteraan anak bangsa yang berimbas positif pada kualitas pendidikan jangka panjang.
About The Author
