Sumpah Pemuda Jadi Momentum Aksi #IndonesiaSadar, BEM UI Suarakan Aspirasi Rakyat

JAKARTA, MEDIA NUSANTARA — Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026, diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Aksi yang mengusung tajuk #IndonesiaSadar tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi mengenai persoalan lingkungan, kebijakan anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dan sejumlah kelompok masyarakat mengajak publik berpartisipasi dalam aksi tersebut. Pemilihan tanggal 28 Oktober dinilai memiliki makna simbolis karena bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, yang mengingatkan kembali pentingnya persatuan dan partisipasi generasi muda dalam kehidupan berbangsa.

Berdasarkan laporan media yang terbit pada hari pelaksanaan, massa berkumpul di sekitar Bundaran HI dan menyampaikan aspirasi melalui orasi serta poster tuntutan. IDN Times juga melaporkan adanya spanduk besar yang menyerukan perlindungan hutan dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Aksi ini tidak sekadar menjadi agenda demonstrasi, tetapi juga memperlihatkan beragam persoalan publik yang ingin mendapat perhatian pemerintah. Para peserta membawa tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan hidup hingga akses terhadap pendidikan yang terjangkau.

Lima tuntutan utama dalam aksi #IndonesiaSadar

Dalam seruan aksinya, BEM UI menyampaikan lima kelompok tuntutan yang menyasar sejumlah persoalan nasional. Tuntutan tersebut berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, penggunaan anggaran negara, pemerataan layanan publik, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan sipil.

1. Penanganan karhutla dan penegakan hukum terhadap korporasi

Isu pertama berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan lahan, serta pemulihan lingkungan hidup.

BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab, dan menyelesaikan persoalan tata kelola lahan. Tuntutan ini mencerminkan perhatian terhadap dampak kerusakan lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, mata pencaharian warga, dan keberlanjutan ekosistem.

Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antarlembaga, kesiapan mitigasi, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum juga harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian yang sah agar pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan.

Tuntutan mahasiswa tersebut menempatkan persoalan lingkungan bukan hanya sebagai isu kehutanan, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Evaluasi anggaran negara dan program pemerintah

Tuntutan kedua menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa meminta agar anggaran negara diprioritaskan untuk kepentingan rakyat serta menyoroti pemborosan belanja yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam tuntutan yang disampaikan, BEM UI turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Perdebatan mengenai anggaran publik pada dasarnya berkaitan dengan penentuan prioritas pembangunan. Setiap program pemerintah perlu dinilai berdasarkan tujuan, efektivitas, transparansi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di satu sisi, program sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat dirancang untuk memperluas manfaat pembangunan. Di sisi lain, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan, evaluasi berkala, dan keterbukaan informasi agar anggaran benar-benar digunakan secara tepat sasaran.

Aspirasi mahasiswa ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

3. Biaya pendidikan, layanan dasar, dan lapangan kerja

Pendidikan menjadi salah satu persoalan penting yang disorot dalam aksi #IndonesiaSadar.

BEM UI meminta penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap layanan dasar, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Tuntutan ini berhubungan dengan tantangan yang dihadapi generasi muda dalam memperoleh pendidikan dan memasuki dunia kerja.

Biaya pendidikan yang terjangkau merupakan salah satu faktor yang menentukan kesempatan seseorang untuk melanjutkan studi. Sementara itu, pemerataan kualitas pendidikan diperlukan agar kesempatan belajar tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah dengan fasilitas lengkap.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan dunia kerja. Lulusan pendidikan membutuhkan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan tenaga kerja, serta ruang untuk mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Karena itu, tuntutan mahasiswa dapat dibaca sebagai dorongan agar kebijakan pendidikan, pembangunan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja disusun secara saling terhubung.

4. Pemberantasan korupsi dan pembenahan penegakan hukum

Tuntutan keempat berfokus pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus penolakan terhadap penggunaan hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Bagi mahasiswa dan masyarakat sipil, penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penanganan perkara harus berjalan secara transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.

Pemberantasan korupsi juga berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran negara. Penyalahgunaan keuangan publik dapat mengurangi sumber daya yang semestinya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan lembaga penegak hukum, pengawasan terhadap pejabat publik, dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Aspirasi mahasiswa dalam isu ini merupakan desakan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pernyataan atau komitmen, melainkan diwujudkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kebebasan berpendapat, HAM, dan ruang sipil

Tuntutan kelima menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat, penyelesaian pelanggaran HAM, dan penolakan terhadap militerisasi ruang sipil.

Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, mengajukan keberatan, dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik tanpa kehilangan hak-hak dasarnya.

Dalam konteks demonstrasi, kebebasan tersebut berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga keselamatan, menghormati hak pengguna jalan, serta menghindari tindakan kekerasan.

Pemerintah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak warga dalam menyampaikan aspirasi. Pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan pengendalian situasi secara proporsional dapat membantu mencegah konflik.

Tuntutan terkait HAM dan ruang sipil tersebut menempatkan kualitas demokrasi sebagai salah satu persoalan yang perlu terus diperhatikan dalam kehidupan bernegara.

Sumpah Pemuda dan relevansi gerakan mahasiswa

Peringatan Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober mengingatkan masyarakat pada sejarah persatuan pemuda Indonesia yang melampaui perbedaan daerah, bahasa, dan latar belakang.

Dalam konteks masa kini, semangat tersebut tidak hanya berkaitan dengan kegiatan seremonial, tetapi juga dengan keterlibatan generasi muda dalam membicarakan persoalan bangsa.

Aksi #IndonesiaSadar memperlihatkan bagaimana momentum bersejarah dapat digunakan untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat terdidik, memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan mendorong diskusi mengenai arah pembangunan.

Namun, aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi tetap membutuhkan ruang dialog agar persoalan yang diangkat dapat ditindaklanjuti secara konkret. Pemerintah, lembaga legislatif, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil memiliki peran masing-masing dalam mengkaji tuntutan serta mencari jalan keluar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan sebuah gerakan tidak hanya terletak pada banyaknya peserta yang hadir atau perhatian media yang diperoleh, tetapi juga pada sejauh mana aspirasi tersebut dapat mendorong pembahasan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik.

Pemerintah dihadapkan pada tuntutan dialog dan tindak lanjut

Di tengah penyampaian aspirasi tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan kesiapan pemerintah menerima aspirasi dari perwakilan mahasiswa dan demonstran serta membuka ruang dialog. Pemerintah juga mengimbau agar aksi berlangsung tertib dan tidak disertai tindakan anarkis.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena demonstrasi dan dialog seharusnya tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Penyampaian kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sedangkan dialog dapat menjadi sarana untuk memperjelas persoalan, memeriksa data, dan membahas kemungkinan tindak lanjut.

Masyarakat juga berkepentingan mengetahui bagaimana aspirasi yang disampaikan akan ditanggapi. Kejelasan respons, keterbukaan informasi, dan evaluasi kebijakan dapat membantu menjaga kepercayaan publik.

Meski demikian, tuntutan yang disampaikan kelompok demonstran merupakan posisi dan aspirasi mereka. Penilaian terhadap setiap kebijakan tetap perlu dilakukan dengan mempertimbangkan data, ketentuan hukum, kondisi di lapangan, serta penjelasan dari pihak-pihak terkait.

Pengguna jalan di Jakarta diimbau memperhatikan kondisi lalu lintas

Aksi di kawasan Bundaran HI juga berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas di pusat Jakarta. Korlantas Polri melaporkan bahwa sejumlah ruas, termasuk Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, serta jalan penghubung di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, berpotensi mengalami kepadatan.

Pengguna jalan disarankan memantau informasi lalu lintas resmi sebelum melakukan perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengaturan arus dapat berubah sesuai dengan situasi serta perkembangan kegiatan.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi aksi, pemilihan rute alternatif dapat menjadi langkah untuk mengurangi risiko keterlambatan perjalanan.

Menanti tindak lanjut atas aspirasi masyarakat

Aksi #IndonesiaSadar pada 28 Oktober 2026 menempatkan sejumlah isu strategis dalam satu rangkaian tuntutan, mulai dari perlindungan lingkungan, penggunaan anggaran negara, biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan sipil.

Beragam persoalan tersebut memiliki keterkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pembahasan tuntutan perlu dilakukan secara terbuka, berbasis data, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Momentum Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat bahwa persatuan tidak berarti meniadakan perbedaan pendapat. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi bagian dari proses demokrasi selama disampaikan secara bertanggung jawab dan ditanggapi melalui mekanisme yang menghormati hak warga negara.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons pemerintah, tindak lanjut terhadap tuntutan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses kebijakan. Publik perlu terus memperoleh informasi yang akurat agar dapat menilai perkembangan isu secara objektif.

About The Author